Kapitalisme Tulen (Ersatz)

Sebab kapitalisme menurut Ersartz di asia, (oleh Yastiuhara) yaitu adanya Campur tangan pemerintah dan Teknologi tak memadai. Soslusinya yaitu Memperbaiki campur tangan pemerintah dan memperbaiki kualitas SDM dalam teknologi dan ilmu pengetahuan. Sejarah kapitalisme di Indonesia yaitu VOC. Robinson mengungkapkan ada 4 tahap kapitalisme Indonesia :

Pluralitas di INDONESIA (studi kasus Tionghoa dan Pribumi)

        Pada masyarakat dahulu alkulturasi budaya antara Jawa dan Tionghoa seperti hal yang biasa, perubahan terjadi ketika ada sekelompok membuat stigma yang berbeda yaitu ketika Belanda masuk membuat perpecahan antara kaum Tionghoa, Arab dan pribumi baik dari sisi budaya dan ekonomi yang mengharuskan dipisah. Pada golongan Arab pernah terjadi perang Diponegoro yang menjadikan sentimen agama bisa menjadi alat persatuan sehingga Belanda berpikir harus menggolongkan rakyat jajahannya. Pada golongan Tionghoa diberi keleluasaan berekonomi oleh Belanda dengan pajak yang tinggi sehingga hal ini yang membuat persepsi buruk seperti jika kaum Tionghoa sukses berekonomi maka kaum pribumi harus iri. Kaum Tionghoa yang tidak berekonomi mempunyai nasionalisme sendiri bahwa tanah yang didudukinya adalah tanah mereka.

Terbentuknya Ilmu Sosial di INDONESIA

Diawali dengan sejarah dunia, Robert K Merton melihat di inggris pada abad 17 mempunyai sebuah etos yang terdiri dari 4 prinsip yaitu komunalitas, universalisme, ketanpapamrihan dan skeptisisme. Dimana hal ini menjadi perubahan setelah eropa mengalami pengaruh sekian lama dari dogma agama. Pada saat itu pula ilmu pengetahuan, industry dan masyarakat industry menjadi bagian dari sejarah barat yang membutuhkan penjelasan baru dari pemikir sosial dikarenakan adanya ketidakteraturan sosial. Maka kepentingan ideologi menjadi hal yang utama. Pada abad renainsance para pemikir mencoba untuk mengetahui bagaimana cara memahami realitas yang kemudian disebut dengan perdebatan metode (Methodein Streit). Kelahiran ilmu alam menjadi hal yang pertama dan dianggap absolut dikarenakan sifatnya yang kontinyu dan perubahan realitasnya lama berbeda dengan ilmu sosial perubahan realitasnya begitu cepat.

“KPK (Komisi Pembrantasan Korupsi)” Dalam Pandangan Sosiologis – (Ditulis pada tahun 2015)

Histori awal pembentukan KPK dimulai dari masa setelah reformasi terjadi. Adanya ketidakpercayaan (distrust) masyarakat terhadap semua institusi berbau pada masa orba. Rezim kekuasaan presiden Soeharto membuat muak semua lapisan masyarakat karena saat itu ketimpangan sosial terjadi dimana-mana termasuk korupsi tetapi selama 30 tahunan kekuasaan berlangsung seolah-olah tidak terjadi apa-apa namun realitanya sebaliknya. Setelah pergerakan mahasiswa 98 berhasil membuka kunci demokrasi, lembaga institusi yang sebelumnya biasa menangani kasus-kasus korupsi yaitu lembaga kepolisian seolah-olah tidak dipercaya lagi. Pengaruh terbentuknya KPK juga dikarenakan banyaknya laporan masyarakat sering tidak dilanjuti, yang kedua penanganan berlarut-larut dan ketiga penanganan justru untuk melindungi hak yang lebih diuntungkan (penguasa).

Review : Syed Husein Al Attas, Sosiologi Korupsi, LP3ES, 1981 Bab 1 (Pendahuluan), Bab 2 (Anatomi Korupsi)

Sejatinya dapat dikatakan manusia tidak akan lepas dari yang namanya korupsi. Sejak dari zaman penjajahan belanda sampai di belahan dunia manapun korupsi tetap ada. Jika dianalogikan manusia merupakan individu yang haus akan kekuasaan, sebagai contoh pada kaum primitif perebutan wilayah adalah hal yang wajar dari dulu. Inti korupsi adalah penyalahgunaan kepercayaan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Esensi korupsi adalah pencurian melalui penipuan dalam situasi yang mengkhianati kepercayaan. Dua bentuk korupsi yang sulit untuk dimasukkan ke dalam ciri-ciri korupsi yaitu nepotisme dan korupsi otogenik yang dilakukan oleh seorang diri. Brooks mencetuskan subyek yang ia sebut autocorruption. Sebagai contoh penyalahgunaan kekuasaan yang laten seperti anggota dewan yang menyetujui berlakunya undang-undang tanpa melihat akibat kedepannya. Contoh lain pembuatan laporan belanja yang tidak benar.